Pjs Wako Bukittinggi Hadiri Rakor Pengendalian dan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2024 se Sumbar

Bukittinggi-Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam didampingi Kasat PolPP, Kabag Pemerintahan dan Sekretaris Kesbangpol Kota Bukittinggi hadiri rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Balaikota Pariaman, Selasa, 5 November 2024.

Rapat koordinasi dengan tema “Pengendalian dan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2024, ” ini dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah di Sumatera Barat, Kasubdit FKD & DPRD Ditjen Otda Kemendagri, Dr. Saydiman M, S.STP, M.Si dan Plt. Kasubdit Kewaspadaan Dini & Kerjasama Intelijen Ditjen Polpum Kemendagri, Timotius, S.STP dan perwakilan Bawaslu Provinsi Sumatra Barat, menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut.

Baca juga: "Kami menyatakan hormat yang sebesar besarnya, pada 1 orang Pahlawan Nasional, 252 orang TNI Angkatan Darat, 8 orang Kepolisian, 25 orang Badan Pejuang, 23 orang Pejuang Sipil, 17 orang Pahlawan Tak Dikenal

Plt Gubernur Sumatra Barat diwakili oleh Pj Sekretaris Daerah, Yozarwardi, menyampaikan Pilkada 2024 merupakan Pilkada yang pertama kali dilakukan serentak secara nasional. Di Sumatra Barat sendiri ada  pemilihan gubernur - wakil gubernur, 12 pemilihan bupati - wakil bupati dan 7 pemilihan wali kota - wakil wali kota.

"Untuk itu, diperlukan pengawasan terhadap potensi kerawanan di setiap tahapan Pilkada. Perlu deteksi dini dan pencegahan dini. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh kepala daerah kabupaten kota untuk berkoordinasi dengan Bawaslu, Kepolisian, TNI dan Kejaksaan dalam mewujudkan kondisi trantibmas serta penegakan hukum secara tegas dan transparan pada setiap rangkaian proses Pilkada serentak ini.
Dalam rakor ini, diperoleh kesepakatan dalam pembentukan Desk Pilkada diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh wakil ketua dari unsur TNI/Polri/Kejaksaan serta sekretaris/sekretariat dari Kesbangpol." pungkasnya.(**).

Baca juga: Tingkatkan Layanan Inklusif, Kemendagri Inisiasi Pelatihan Perspektif Disabilitas